FKDM Sampaikan Masalah Pasir, Netralitas ASN, dan Terorisme

Lumajang, Motim - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes kedatangan tamu dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Lumajang. Ada sejumlah hal yang disampaikan oleh FKDM pada Buntaran.
FKDM Lumajang menemui Plt Bupati dr. Buntaran
FKDM Lumajang menemui Plt Bupati dr. Buntaran
Ketua FKDM dr. Eko Romadhon menyampaikan, diantaranya masalah penambangan pasir yang belum ada ijin. FKDM meminta agar Pemerintah Daerah terus berkomunikasi dengan Pemerintah pusat, dalam masalah perijinan pasir tersebut.

Kemudian mereka juga meminta agar netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini lebih diperhatikan serius. Mereka yang tidak netral harus ditindak tegas. “Dengan harapan Pilkada bisa berjalan tentram dan damai,” katanya. FKDM juga mengungkapkan terorisme saat ini masih rawan di berbagai daerah.

Menanggapi hal itu, Buntaran menjelaskan, bahwa sejauh ini, masalah tambang illegal masih sulit diurai. Sementara perizinan jadi wewenang pihak provinsi. Ada penambang illegal yang masih keluar-masuk lokasi yang surat ijinnya tidak ada.

“Masalah pasir tersebut masih perlu dibicarakan dan dirundingkan dengan pihak yang terkait,” tegasnya.

Sedangkan mengenai netralitas ASN dalam Pilkada, Buntaran sudah sering menghimbau kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas. Karena sanksinya sudah cukup jelas bagi ASN yang terbukti tidak netral.

Buntaran meminta kepada FKDM agar bekerjasama dengan Bakesbangpol untuk dapat mencegah munculnya masalah yang berpotensi mengancam stabilitas dan ketentraman. “Sebelum masalah semakin besar, maka FKDM dapat bekerja sama mengantisipasinya,” jelasnya.

Menyinggung masalah terorisme yang marak akhir-akhir ini, masyarakat diharap meningkatkan kewaspadaan. Misalnya dalam rumah kos dan rumah kontrakan, karena terorisme, sering kali mencari kontrakan atau kos sebagai tempat tinggal sementara.

“Sehubungan dengan itu, pihak kepolisian, TNI dan Bakesbangpol terus menghimbau masyarakat agar lebih waspada. Hal itu, dimaksudkan agar Kabupaten Lumajang tetap kondusif,” pungkasnya.(fit)